Makassar, Inilah.co.id – Kabar menggembirakan datang untuk warga berpenghasilan rendah di Makassar. Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah merampungkan pendataan terhadap 62.538 Kepala Keluarga (KK) yang dinyatakan layak menerima pembebasan retribusi sampah.

Kebijakan ini merupakan bagian dari realisasi janji politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham, untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, sekaligus mengajak warga lebih peduli pada kebersihan kota.

Program ini menyasar warga yang rumahnya menggunakan daya listrik 450 VA hingga 900 VA subsidi, sehingga bantuan tepat sasaran. Rencananya, setelah uji coba di sejumlah kecamatan rampung, implementasi penuh akan dimulai pada Juli 2025.

Kepala DLH Makassar, Dr. Helmy Budiman, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong penerapan Perwali No. 13 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum pembebasan retribusi ini.

“Kita sudah siap jalankan uji coba bulan ini, dan akan kita evaluasi bersama camat dan tim ahli,” ungkapnya usai rapat koordinasi, Senin (7/7/2025).

Dalam rapat yang dihadiri oleh tim ahli Pemkot seperti Prof. Dr. Batara Surya dan Dr. Muhammad Idris, dipaparkan bahwa sebanyak 62.538 KK dari 14 kecamatan telah terdata dan siap menerima manfaat program ini.

“Kami pastikan validasi data mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2021. Hanya keluarga pemilik meteran listrik subsidi yang terdaftar, meskipun rumah dihuni lebih dari satu KK,” terang Helmy.

Program ini resmi diluncurkan pada 29 Juni 2025 lalu, dan ditargetkan selesai pada akhir Juli. Saat ini, wilayah daratan menjadi prioritas implementasi awal karena datanya sudah lengkap. Wilayah kepulauan akan menyusul setelah proses pendataan rampung.

Selain pembebasan retribusi sampah, DLH juga tengah menggulirkan dua program unggulan lain, yakni “Jumat Bersih”, gerakan bersih-bersih serentak di seluruh wilayah kota setiap pekan, serta kampanye bebas sampah plastik di lingkungan perkantoran Pemkot.

Helmy juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun Perwali tambahan tentang tata cara pelaksanaan program ini.

“Perwali ini bersifat sejajar, bukan turunan, untuk memperkuat legalitas pelaksanaan kebijakan,” jelasnya.

Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan berlangsung Kamis pekan ini, guna mematangkan kesiapan teknis dan finalisasi data sebelum program berjalan penuh di seluruh Makassar.