Makassar, PANRITA.News – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan sosial yang menyasar perempuan dan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan stunting.

Seruan ini disampaikan saat menerima audiensi jajaran pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar di Balai Kota, Selasa (8/7/2025).

Munafri menegaskan, akar persoalan seperti kekerasan domestik dan pengabaian terhadap anak sering kali bersumber dari minimnya pendidikan keluarga.

“Kalau pendidikan dalam keluarga baik, maka pola pikirnya pun matang. Tak mudah main tangan. Edukasi ini yang akan terus kita dorong ke depan,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendampingan kepada pasangan muda, terutama yang baru menikah atau baru saja menjadi orang tua. Menurutnya, berbagai persoalan seperti baby blues, KDRT, hingga stunting, sering muncul karena rendahnya pemahaman dalam membangun rumah tangga yang sehat.

“Pemerintah tak bisa kerja sendiri. Kita perlu libatkan Dinas Kesehatan, DP3A, Dinas Sosial, kader PKK, hingga tokoh masyarakat di tingkat RT/RW,” jelas Munafri.

Terkait penanganan stunting, Munafri menginginkan pendekatan berbasis data yang akurat dan terukur.

“Saya minta penanganan stunting itu pakai data ‘by name by address’, jadi jelas targetnya. Jangan cuma seminar, tapi tidak ada tindak lanjut,” tegasnya.

Munafri juga berharap edukasi parenting tidak hanya menyasar orang tua yang sudah punya anak, tetapi juga calon pengantin.

“Lebih baik mencegah sejak dini. Undang pasangan yang belum menikah juga dalam seminar. Biar mereka paham sejak awal,” tandasnya.

Dalam pertemuan itu, Ketua Fatayat NU Makassar, Nurul Husna, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota, khususnya dalam isu perlindungan perempuan, anak, dan lingkungan.

“Kami hadir dengan semangat sinergi, ingin menjawab tantangan sosial mulai dari KDRT hingga pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat,” ujar Nurul.

Fatayat NU Makassar sendiri tengah menginisiasi berbagai program unggulan, seperti seminar parenting rutin di setiap kecamatan, pelatihan eco-enzim dari sampah organik, hingga pembentukan Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A) untuk mendampingi korban kekerasan.

“Perempuan harus punya ruang dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kami ingin berbuat lebih, dan tentu butuh dukungan Wali Kota,” pungkas Nurul Husna.

Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan organisasi masyarakat, demi terwujudnya kota yang inklusif, ramah anak, dan bebas kekerasan.