Pertambangan di Raja Ampat Dinilai Mengancam Pariwisata, Legislator Minta Dikaji Ulang

Pertambangan di Raja Ampat Dinilai Mengancam Pariwisata, Legislator Minta Dikaji Ulang

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Faujia Helga Tampubolon.

Jakarta, Inilah.co.id – Penambangan di kawasan Raja Ampat, Papua, terus menuai sorotan. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Faujia Helga Tampubolon, menyuarakan penolakannya terhadap aktivitas tambang yang berpotensi merusak keindahan alam dan mengganggu kehidupan warga setempat.

“Raja Ampat bukan sekadar aset daerah, tapi mahkota pariwisata Indonesia di mata dunia. Setiap rencana industri di sana, apalagi yang berisiko tinggi seperti pertambangan, harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati,” kata Faujia dalam pernyataan, Senin (9/6/2025).

Ia menekankan, pariwisata di Raja Ampat bukan hanya menyuguhkan panorama, tapi menjadi sumber penghidupan ribuan warga, dari operator perahu wisata, pemilik homestay, pelaku UMKM kuliner, hingga pengrajin lokal.

Menurutnya, satu kesalahan dalam pengelolaan bisa mengancam keseimbangan ekosistem dan ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai ambisi industri justru merusak sesuatu yang sudah terbukti menopang hidup masyarakat selama ini. Kita tidak anti-pembangunan, tapi pembangunan harus bijak dan berkelanjutan,” ujarnya.

Faujia juga mendesak pemerintah agar lebih terbuka dalam proses perizinan investasi di wilayah Papua, terutama yang menyangkut kawasan konservasi dan destinasi unggulan seperti Raja Ampat. Ia meminta adanya pelibatan masyarakat dan kajian lingkungan yang ketat sebelum izin dikeluarkan.

“Kalau tidak ada jaminan bahwa pariwisata tetap bisa berjalan, lebih baik pertambangan dihentikan. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal masa depan lingkungan dan generasi yang akan datang,” lanjutnya.

Tak kalah penting, Faujia menyoroti pentingnya menghormati hak-hak masyarakat adat yang secara turun-temurun menjaga dan mengelola wilayah tersebut. Baginya, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berpihak pada tuan rumah, bukan yang mengabaikan suara mereka.

“Kita harus memprioritaskan kepemimpinan lokal. Beri ruang bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk menata wilayahnya dengan cara mereka sendiri, berdasarkan nilai-nilai lokal,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat dari Papua, Faujia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu lingkungan dan hak masyarakat adat. Ia berharap, pembangunan di Papua tidak hanya mengejar keuntungan sesaat, tetapi tetap menjaga kelestarian alam dan martabat rakyatnya.

Leave a Reply