Bupati Bulukumba Ajak Bank Sulselbar Perkuat Sinergi Majukan Daerah

Bupati Bulukumba Ajak Bank Sulselbar Perkuat Sinergi Majukan Daerah

Bupati Bulukumba Ajak Bank Sulselbar Perkuat Sinergi Majukan Daerah

Bulukumba, Inilah.co.id – Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf meminta seluruh elemen, khususnya PT Bank Sulselbar, untuk mengambil peran lebih besar dalam membantu pemerintah daerah memajukan kabupaten yang dikenal dengan sebutan Bumi Panritalopi.

Permintaan itu disampaikan Andi Utta—sapaan akrabnya—dengan melihat kondisi keuangan daerah yang mengalami pemangkasan lebih dari Rp200 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba tahun 2026.

“Kondisi keuangan daerah kita sangat berat. Tahun 2025 saja anggaran sudah diefisiensi,” ungkap Andi Utta dalam kunjungannya di Kantor Cabang Bank Sulselbar Bulukumba, Selasa 30 September 2025.

Dalam situasi tersebut, ia menegaskan pentingnya peran perusahaan yang beroperasi di Bulukumba, terutama Bank Sulselbar, untuk terus berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan demi mendukung pembangunan daerah.

“Kalau Pemkab banyak uang, maka tak perlu minta CSR. Tapi kalau tidak ada duit, maka perlu CSR. Termasuk kemarin ada lebih dari 20 bantuan motor sampah,” ucapnya.

“Kita harus buktikan bahwa Bulukumba tercinta masih bisa eksis meskipun di tengah kondisi APBD seperti saat ini,” tambah bupati dua periode yang juga berlatar pengusaha itu.

Andi Utta menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Oleh sebab itu, ia menilai dibutuhkan mitra strategis dari lembaga perbankan, aparat penegak hukum, hingga dunia usaha untuk bersama-sama menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat.

“Dengan kebersamaan, sinergi, dan kolaborasi inilah Bulukumba akan semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” jelasnya.

Kehadiran Bupati Bulukumba di Kantor Cabang Bank Sulselbar Bulukumba kali ini dalam rangka penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Bulukumba dengan PT Bank Sulselbar, yang dilakukan bersama Direktur Pemasaran PT Bank Sulselbar, Dirhamsyah Kadir.

Selain itu, turut dilakukan penandatanganan kerja sama antara Bank Sulselbar Cabang Bulukumba dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bulukumba. Perjanjian ditandatangani oleh Kepala Disdikbud Bulukumba Andi Buyung Saputra bersama Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Bulukumba Andi Yudiarti Hadrawi.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba Fahidin HDK, Sekda Bulukumba Muh. Ali Saleng, Pimpinan Baznas Kabupaten Bulukumba Darmawan Sonda, sejumlah pejabat lingkup Pemkab Bulukumba, serta jajaran karyawan Bank Sulselbar Cabang Bulukumba.

Direktur Pemasaran PT Bank Sulselbar, Dirhamsyah Kadir, menyampaikan harapannya agar kerja sama tersebut mampu memberikan pelayanan perbankan yang optimal, sekaligus mendorong promosi potensi daerah. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem pembayaran non-tunai sebagai bagian dari pengembangan Bulukumba berbasis digital.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, Bank Sulselbar adalah bank daerah milik Pemda, di mana pemegang sahamnya adalah pemerintah daerah. Karena itu besar harapan kami bisa bersama-sama dengan Pemda memajukan Bank Sulselbar,” ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Bulukumba, Andi Yudiarti Hadrawi, berharap agar kerja sama yang terjalin mampu memberi manfaat besar bagi pembangunan Bulukumba. Ia ingin Bank Sulselbar menjadi pusat aktivitas perbankan masyarakat dengan berbagai produk dan layanan yang lengkap.

“Apa pun produknya, semua bisa dilakukan di Bank Sulselbar, sehingga seluruh dana akan tetap berputar di sini dan menghasilkan dividen bagi Pemda Bulukumba sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Kerja sama yang ditandatangani pada kesempatan tersebut mencakup optimalisasi layanan publik Kabupaten Bulukumba melalui solusi perbankan modern yang ditawarkan Bank Sulselbar, kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bulukumba dalam penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara termasuk pemulihan aset tindak pidana, serta pengelolaan pendanaan pendidikan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari sertifikasi guru, Dana BOS, hingga BOP.

Leave a Reply