Makassar, Inilah.co.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak mungkin tercapai tanpa keberadaan guru yang benar-benar dipersiapkan dengan baik. Penekanan itu ia sampaikan saat menerima audiensi jajaran STIE Ciputra Makassar di Balai Kota, Selasa (23/9/2025).

Audiensi yang dipimpin Chairman UC Makassar, Tony Antonio, sekaligus menjadi ajang penyampaian undangan resmi kepada Munafri untuk hadir dalam prosesi wisuda STIE Ciputra pada Sabtu, 27 September mendatang.

Dalam acara itu, pihak kampus berharap Wali Kota Makassar dapat memberikan sambutan sekaligus orasi ilmiah kepada para wisudawan.

Munafri menyambut baik undangan tersebut. Menurutnya, wisuda tidak boleh dipandang sebatas seremoni formal, melainkan juga momen reflektif untuk mengevaluasi arah pendidikan ke depan. Ia menekankan pentingnya peran universitas dalam menyiapkan calon guru dengan sungguh-sungguh.

“Kalau ingin pendidikan kita maju, titik awalnya adalah guru. Jangan pernah berharap lahir anak-anak berkualitas jika gurunya tidak disiapkan secara serius,” tegas Munafri.

Ia kemudian menyinggung soal perlunya penghargaan yang lebih besar terhadap profesi guru. Menurutnya, sebagaimana pegawai BUMN yang diminati karena standar gaji dan insentif yang jelas, guru pun harus memperoleh perlakuan setara agar profesi ini menjadi pilihan generasi muda terbaik.

“Guru harus dibayar layak, agar profesi ini diminati, dan mereka yang benar-benar berkompeten mau mengabdikan diri untuk mendidik,” tambahnya.

Lebih jauh, Munafri mendorong perguruan tinggi, termasuk Universitas Ciputra, untuk mengalokasikan sebagian besar sumber dayanya bagi peningkatan kualitas tenaga pendidik. Ia menyebutkan, generasi guru harus dipersiapkan jauh-jauh hari agar kualitas pendidikan tidak lagi stagnan.

“Persiapan itu minimal dilakukan lima tahun sebelumnya. Dari situ kita bisa menentukan masa depan pendidikan,” jelasnya.

Munafri juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperhatikan nasib tenaga pendidik, terutama yang bertugas di wilayah kepulauan. Ia menyadari bahwa guru di pulau menghadapi tantangan berbeda dibandingkan rekan sejawatnya di perkotaan—mulai dari akses transportasi, keterbatasan sarana prasarana, hingga biaya hidup yang lebih tinggi.

Karena itu, Pemkot Makassar memberikan kebijakan insentif khusus bagi guru di kepulauan sebagai bentuk keberpihakan sekaligus langkah nyata pemerataan pendidikan.

“Guru di pulau tidak bisa disamakan dengan guru di kota. Mereka perlu perlakuan berbeda,” pungkasnya.