Makassar, PANRITA.News – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) semakin serius dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja, termasuk di sektor informal.

Bersama BPJS Ketenagakerjaan, Pemkot menargetkan 45 ribu pekerja tambahan akan terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) pada tahun 2025.

Langkah ambisius ini menjadi bagian dari misi besar untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 62 persen. Saat ini, cakupan kepesertaan sudah mencapai 51 persen, artinya masih ada celah sekitar 45 ribu pekerja yang belum terlindungi.

Program ini tak hanya menyasar pekerja formal, tapi juga menjangkau RT/RW, tenaga honorer, kader posyandu, hingga petugas keagamaan yang aktif di tengah masyarakat. Tujuannya sederhana tapi berdampak besar: memastikan setiap pekerja memiliki perlindungan dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Makassar, I Nyoman Hary Sujana, menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Wali Kota dan Kadisnaker.

“Pak Wali dan Bu Kadis sangat perhatian terhadap program ini. Makassar sudah menunjukkan progres luar biasa sejak tahun lalu,” ungkapnya usai bertemu Wali Kota, Senin (16/6/2025).

Hary juga menekankan bahwa manfaat dari program ini sangat nyata. Jika peserta mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, BPJS memberikan santunan besar, bahkan beasiswa bagi dua anak hingga perguruan tinggi. Untuk kematian biasa, santunan mencapai Rp42 juta.

Dari 35.422 peserta yang telah terdaftar, tercatat sekitar 100 pekerja telah meninggal karena sebab alami. Santunan senilai total Rp4,2 miliar pun tengah disiapkan untuk diserahkan langsung oleh Wali Kota kepada ahli waris.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar, Nielma Palamba, menjelaskan bahwa sejak 2017, Pemkot telah aktif menjalankan Instruksi Presiden untuk melindungi pekerja rentan. Hingga kini, total 236.791 orang sudah terdaftar sebagai peserta aktif—mulai dari ASN, RT/RW, tenaga non-ASN, pekerja keagamaan, hingga warga miskin ekstrem.

“Bahkan untuk RT/RW yang baru akan dipilih tahun ini, dananya sudah kami siapkan. Tinggal update data saja,” ujar Nielma.

Dengan capaian ini, Pemkot Makassar memperlihatkan komitmennya untuk menciptakan kota yang inklusif dan sejahtera, di mana setiap pekerja, apapun latar belakangnya, mendapatkan perlindungan yang layak.