Jakarta, Inilah.co.id – Kericuhan yang terjadi saat gelaran Job Fair “Bekasi Pasti Kerja” di Cikarang, Jawa Barat, memantik sorotan tajam dari anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi.

Ia menyebut insiden ini sebagai gambaran nyata betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, dan sekaligus cerminan buruknya kesiapan teknis penyelenggara.

“Sampai-sampai ribut hanya karena berebut scan QR lowongan kerja? Ini alarm keras bagi kita semua,” tegas Nurhadi dalam keterangan persnya, Senin (2/6/2025).

Ia menyayangkan minimnya antisipasi dari panitia terhadap antusiasme ribuan pencari kerja yang hadir.

Job fair yang digelar di Gedung Convention Center Presiden University pada Selasa (27/5) itu memang dihadiri lautan manusia. Diperkirakan ada 25 ribu pencari kerja memadati lokasi, padahal kuota lowongan hanya 3.000. Kerumunan membludak, dorong-dorongan pun tak terhindarkan, bahkan beberapa peserta sampai jatuh pingsan.

Kementerian Ketenagakerjaan sempat menepis anggapan bahwa kerumunan ini mencerminkan krisis lapangan kerja. Mereka menyebutnya sebagai bentuk tingginya minat masyarakat. Namun, Nurhadi tak sepakat. Menurutnya, ini bukan soal minat semata, melainkan sinyal jelas dari masalah pengangguran struktural yang sudah kronis.

“Job fair jangan dianggap ajang tahunan seremonial belaka. Ini cerminan masalah yang lebih dalam. Harus ditangani dengan pendekatan jangka panjang, bukan sekadar event musiman,” tegasnya.

Nurhadi juga menyoroti tanggung jawab perusahaan-perusahaan di kawasan industri Bekasi. Menurutnya, mereka tak boleh hanya menikmati fasilitas dan insentif dari pemerintah, tapi juga harus aktif menyerap tenaga kerja lokal.

“Kalau sudah diberi kemudahan, mestinya ada kewajiban nyata juga untuk warga sekitar,” kata legislator dari Jawa Timur VI ini. Ia menegaskan perlunya regulasi yang mendorong industri ikut mengatasi pengangguran.

Sebagai solusi jangka pendek, Nurhadi mendorong agar job fair tak lagi dipusatkan di satu titik.

“Buat di banyak titik, di kecamatan atau zona industri. Atau lebih bagus lagi, manfaatkan platform online agar pencari kerja bisa mengakses info tanpa berdesakan,” sarannya.

Tak hanya soal teknis, ia juga menyoroti kesenjangan antara kebutuhan industri dan keterampilan pencari kerja. Untuk itu, ia mendesak pemerintah memperbanyak pelatihan vokasi dan bimbingan karier agar calon pekerja lebih siap.

“Kita tidak bisa terus membiarkan ribuan orang antre hanya untuk men-scan kode QR. Pemerintah harus hadir dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis data,” tandasnya.

Di tengah badai PHK dan tingginya angka pengangguran, Nurhadi mengingatkan agar job fair ke depan tidak lagi menjadi simbol kepanikan massal, tapi menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan yang layak dan bermartabat.

“Job fair harus jadi solusi, bukan tontonan ricuh. Ini soal masa depan rakyat,” pungkasnya.