Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, akhirnya buka suara menanggapi pro-kontra yang mencuat terkait rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto.

Dalam sesi wawancara dengan media usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025), Puan menegaskan bahwa setiap usulan gelar kehormatan negara tidak bisa diberikan sembarangan.

“Semua usulan harus melalui mekanisme resmi. Ada dewan khusus yang bertugas melakukan kajian, jadi bukan cuma keputusan politik,” ujar politisi dari PDI Perjuangan tersebut.

Ia menekankan pentingnya proses penilaian yang objektif dan berdasarkan sejarah, bukan hanya karena tekanan publik atau kepentingan politik.

“Biarlah dewan yang menilai apakah seseorang pantas menerima gelar pahlawan atau tidak. Mereka mempertimbangkan dari banyak sisi,” lanjutnya.

Wacana ini memang tengah jadi sorotan publik, setelah nama Soeharto disebut-sebut masuk kandidat penerima gelar pahlawan nasional. Namun, tidak sedikit yang menyatakan penolakannya, terutama dari kalangan aktivis 98.

Penolakan itu disuarakan dalam sebuah diskusi bertajuk “Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?” yang digelar Sabtu (24/5/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan.

“Kami berkumpul bukan sekadar memperingati Reformasi, tapi juga menyatakan sikap tegas menolak ide menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional,” tegas Mustar Bonaventura, salah satu tokoh aktivis 98.