Bulukumba, Inilah.co.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah VI menyambangi kantor dan gudang Perum Bulog Cabang Bulukumba, Sulawesi Selatan, guna menggali informasi terkait dugaan praktik curang dan kartel dalam distribusi beras, termasuk isu beras oplosan.

Plt. Kepala Kanwil VI KPPU, Hasiholan Pasaribu, mengatakan kunjungan ini merupakan langkah awal untuk menginvestigasi kemungkinan adanya persaingan usaha yang tidak sehat yang berujung pada naiknya harga beras secara tidak wajar.

“Kami ingin memastikan, apakah lonjakan harga ini murni karena mekanisme pasar atau ada praktik yang melanggar prinsip persaingan usaha,” ujar Hasiholan dalam keterangannya dikutip Minggu (3/8/2925).

Dari hasil pemantauan awal, pihaknya mengantongi tiga temuan penting yang akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut. Pertama, adanya indikasi pencampuran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan jenis beras lain.

Kedua, penyaluran beras SPHP ke pasar yang tersendat akibat kendala teknis. Dan ketiga, sulitnya penggilingan Bulog menyerap gabah dari petani lokal.

“Temuan-temuan ini akan kami laporkan ke pimpinan sebagai dasar penentuan langkah selanjutnya sesuai tugas dan kewenangan KPPU,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Bulog Cabang Bulukumba, Farid Nur, menjelaskan bahwa stok beras di gudang saat ini mencapai 50.000 ton. Stok tersebut berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP), yang terdiri dari beras lokal dan sebagian kecil beras impor.

Untuk menjaga stabilitas harga, Farid menyebut Bulog memiliki dua jalur distribusi utama: bantuan pangan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dan penyaluran beras SPHP ke pasar.

Namun, penyaluran beras SPHP tidak bisa dilakukan begitu saja. Bulog harus menunggu rekomendasi atau permintaan resmi dari pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan.

“SPHP ini termasuk kategori beras medium, dikemas dalam karung 5 kg dengan harga sesuai HET yakni Rp12.500 per kg. Pembelian juga dibatasi maksimal dua karung per orang,” tuturnya.