Jakarta, Inilah.co.id – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, kembali mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun.

Nadiem tiba Selasa pagi (15/7/2025), sekitar pukul 09.00 WIB di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. Ia didampingi oleh pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Keduanya memilih untuk bungkam saat tiba di lokasi.

Nadiem Makarim hanya menyambut awak media dengan senyum dan gestur tangan tertutup, sementara Hotman hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelum memasuki ruang pemeriksaan.

Dalam kesempatan ini, Nadiem tampil rapi dengan kemeja cokelat muda dan celana kain gelap, membawa tas hitam berukuran sedang. Sementara Hotman tampil mencolok dalam balutan setelan jas hitam elegan.

Sebagai catatan, Nadiem Makarim seharusnya diperiksa pada Selasa (8/7) pekan lalu. Namun, ia absen dan meminta jadwal ulang pemeriksaan.

Sebelumnya, Pemeriksaan perdana terhadap Nadiem berlangsung pada Senin (23/6/2025) selama kurang lebih 12 jam. Saat itu, penyidik menggali keterangan Nadiem terkait perannya sebagai menteri ketika proyek pengadaan laptop dijalankan.

“Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, posisi beliau saat itu adalah sebagai menteri,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, kepada wartawan.

Menurut Harli, penyidik ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterlibatan Nadiem Makarim terkait anggaran jumbo Rp 9,9 triliun dalam proyek tersebut. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah rapat pada 6 Mei 2020, yang membahas kajian teknis terkait pengadaan laptop.

Rapat tersebut menjadi sorotan karena berlangsung tak lama setelah kajian teknis pada April 2020 menyebutkan bahwa Chromebook dinilai kurang efektif. Namun, keputusan pengadaan tetap berjalan dalam waktu singkat setelahnya.

“Rapat Mei itu jadi perhatian karena hasil kajian teknis sebelumnya justru menyarankan sebaliknya. Tapi pada akhirnya keputusan berubah, kalau tidak salah, di bulan Juni atau Juli,” jelas Harli.