Jakarta, Inilah.co.id – Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), serta Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) untuk membahas pandangan dan rekomendasi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menilai program MBG yang baru berjalan sembilan bulan masih menyisakan banyak kekurangan.

Ia menyoroti Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara yang masih dalam tahap awal pembentukan dan belum memiliki struktur mapan.

“Baru sembilan bulan dan memang banyak sekali kekurangan. Badan Gizi Nasional sebagai lembaga juga masih baru, perangkatnya belum terhierarki dengan baik. Saat ini masih terpusat di tingkat pusat saja, belum ada perwakilan di daerah,” ujar Putih Sari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Meski begitu, ia mengakui koordinasi lintas instansi mulai menunjukkan hasil di sejumlah daerah. Putih mencontohkan hasil kunjungan kerja ke Batam, di mana dinas kesehatan dan dinas pendidikan sudah bersinergi dalam penanganan kasus-kasus terkait gizi.

“Kalau kemarin saya kebetulan ke Batam, itu sudah mulai berjalan, ada koordinasi bagaimana penanganan jika terjadi kasus-kasus tertentu. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik,” imbuhnya.

Politisi Fraksi Gerindra ini menekankan bahwa isu gizi dan kesehatan sangat kompleks, terutama dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia, konsumsi buah dan sayur masyarakat masih sangat rendah, sehingga menjadi salah satu fokus dalam program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

“Permasalahan gizi di Indonesia begitu kompleks, terutama terkait bagaimana menyiapkan generasi penerus kita. Dari data survei kesehatan Indonesia, konsumsi buah dan sayur masih rendah. Inilah yang masuk dalam item Germas,” jelasnya.

Putih juga menegaskan pentingnya memperkuat sumber daya manusia (SDM) di bidang gizi agar program MBG bisa berjalan optimal.

Ia mengapresiasi masukan dari para pakar maupun anggota dewan lain agar rekomendasi yang lahir tidak hanya ditujukan kepada BGN, tetapi juga kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan.

“Ini catatan penting, artinya tidak hanya bagi BGN sebagai penyelenggara program MBG, tetapi juga kementerian lain, terutama Kementerian Kesehatan dalam hal sosialisasi gizi. Pemenuhan SDM kesehatan di bidang gizi juga perlu didorong,” pungkasnya.