Jakarta, Inilah.co.id – Komisi II DPR RI menekankan pentingnya percepatan digitalisasi di pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mutu pelayanan publik.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (17/9/2025).

“Hari ini, Komisi II melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumsel untuk mendorong percepatan program digitalisasi pemerintah. Kami sudah mendengar berbagai masukan, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun stakeholder terkait,” ujar Giri.

Menurutnya, meski digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak, masih banyak tantangan yang menghambat pelaksanaannya di daerah.

Masalah utama mencakup tumpang tindih kewenangan, keterbatasan jaringan internet, infrastruktur yang belum merata, hingga perubahan regulasi yang terlalu sering.

“Banyak kepala daerah mengeluhkan aturan pemerintah yang berubah-ubah. Ini harus segera disikapi agar tidak terus berganti tanpa kepastian,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Untuk menjawab berbagai kendala itu, Giri mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk helpdesk khusus. Layanan ini diharapkan dapat mendampingi pemerintah daerah sekaligus mempercepat koordinasi lintas kementerian.

“Kami berharap Kemendagri, sebagai instansi yang membawahi pemerintah daerah, dapat memiliki helpdesk untuk menampung permasalahan di lapangan. Nantinya, Kemendagri akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar solusi bisa cepat diberikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, mekanisme tersebut akan menjadi kanal resmi bagi daerah untuk menyampaikan kendala tanpa harus berhadapan dengan birokrasi yang berbelit.

“Daerah cukup menyampaikan masalah ke Kemendagri, lalu Kemendagri yang menghubungkan ke kementerian lain. Inilah harapan kita ke depan,” pungkas Giri.