Pontianak, Inilah.co.id – Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menegaskan dukungannya agar operasional penyiaran dan produksi jurnalistik Radio Republik Indonesia (RRI) sepenuhnya ditopang oleh APBN rupiah murni.

Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan jajaran RRI Pontianak, Jumat (12/9/2025), dalam rangkaian agenda kunspek Komisi VII.

Menurut Putra, usulan itu muncul setelah mendengar masukan langsung dari pihak RRI. Selama ini, sebagian biaya operasional RRI masih bergantung pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang pencairannya dilakukan bertahap. Kondisi ini, kata dia, menyulitkan kebutuhan harian penyiaran.

“Kalau bisa, kebutuhan produksi jurnalistik dan operasional penyiaran langsung dibiayai dari APBN murni. Jangan dari PNBP,” tegas Putra.

Menjamin Keberlanjutan Siaran Publik

Putra menilai penyiaran RRI adalah layanan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, terlebih di wilayah perbatasan dan pelosok. Oleh karena itu, pembiayaan RRI tidak boleh bergantung pada pemasukan yang fluktuatif.

“Hal-hal yang terkait dengan penyiaran untuk masyarakat sebaiknya sebesar-besarnya ditopang dari APBN murni,” ujarnya.

Lebih lanjut, Putra memastikan aspirasi ini akan dibawa ke Jakarta untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama mitra kerja serta Badan Anggaran DPR RI.

“RRI adalah corong informasi publik, sehingga anggarannya harus dijamin keberlanjutannya. Kita akan dorong agar kebutuhan operasional penyiaran ini bisa masuk dalam pos APBN murni,” tandasnya.