Oleh: Mashud Azikin

Webinar WHO yang merilis Waste and Health Report 2025 terasa sangat dekat dengan realitas Kota Makassar. Hampir seluruh temuannya hidup dalam keseharian kota ini: banjir musiman, sungai yang tercemar, bau TPA, hingga keluhan penyakit berbasis lingkungan di kawasan padat penduduk. Yang membedakan hanyalah satu hal—sejauh mana temuan itu benar-benar dijadikan kompas kebijakan, bukan sekadar bahan diskusi.

Makassar telah lama berbicara soal sampah. Namun sebagaimana banyak kota berkembang lainnya, pembicaraan itu kerap berhenti di tataran program, belum menjelma menjadi sistem yang konsisten dan berorientasi pada perlindungan kesehatan warga.

Sampah dan Kesehatan Warga Kota

WHO menegaskan peran vital health agency dalam pengelolaan sampah. Di Makassar, pesan ini relevan dan mendesak. Sampah yang tidak terkelola dengan baik bukan hanya menurunkan estetika kota, tetapi langsung memengaruhi kesehatan masyarakat—dari penyakit kulit, diare, hingga risiko ISPA akibat pembakaran sampah terbuka.

Kondisi ini terlihat jelas di wilayah-wilayah bantaran sungai seperti Sungai Tallo, Jeneberang, dan kanal-kanal kota. Sampah yang menumpuk menyumbat aliran air, memperparah banjir, dan menciptakan genangan yang menjadi sarang penyakit. Setiap musim hujan, problem ekologis berubah menjadi krisis kesehatan publik.

Sayangnya, sektor kesehatan sering hadir di ujung masalah—menangani dampak—bukan sejak awal perencanaan pengelolaan sampah. Padahal, sebagaimana ditegaskan WHO, kesehatan seharusnya menjadi poros utama kebijakan, bukan sekadar indikator dampak.

Konsistensi yang Masih Terputus

Sejarah global pengelolaan sampah 1970–2020 menunjukkan pola yang jelas: perbaikan dimulai dari penguatan pengumpulan sampah, pemilahan dasar, pengurangan timbulan, lalu pemanfaatan. Pola ini sejatinya juga tertuang dalam kebijakan nasional dan diturunkan ke daerah, termasuk Makassar.

Namun di lapangan, konsistensi itu kerap terputus. Kota ini masih bergantung besar pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang sebagai solusi utama. Selama sistem pengumpulan dan pemilahan di hulu belum kuat, TPA akan terus menjadi titik krisis—bukan hanya persoalan kapasitas, tetapi juga ancaman kesehatan lingkungan di sekitarnya.

Negara-negara lain yang dipelajari WHO berhasil bukan karena teknologinya paling canggih, melainkan karena kesabaran menjalankan tahapan dasar secara disiplin. Di Makassar, godaan untuk melompat ke solusi instan sering kali mengalahkan kerja sunyi membangun sistem.

Meluruskan Arah Circular Economy di Makassar

Salah satu catatan penting WHO adalah kekeliruan menerjemahkan circular economy. Di Makassar, konsep ini kerap dipahami semata sebagai peluang ekonomi: daur ulang, RDF, atau proyek pengolahan bernilai jual. Tidak salah, tetapi menjadi bermasalah ketika orientasi profit menggeser tujuan utama: perlindungan kesehatan dan lingkungan.

Pengelolaan sampah sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan harus berorientasi benefit—manfaat ekologis dan kesehatan—bukan semata keuntungan finansial. Zero waste bukan berarti zero cost. Ia menuntut investasi serius pada edukasi warga, infrastruktur pemilahan, dan tata kelola yang rapi hingga ke tingkat kelurahan.

Ketika pesan ini terbalik, warga yang menanggung risikonya: pembakaran sampah rumah tangga, pencemaran udara, dan beban kesehatan yang kian berat.

Mulai dari yang Paling Mendesak

WHO menekankan bahwa fase awal paling krusial adalah pemilahan sampah organik dan sampah yang dapat digunakan kembali. Bagi Makassar—kota dengan dominasi sampah organik rumah tangga—ini seharusnya menjadi prioritas utama.

Tanpa pemilahan, sampah organik bercampur akan terus menghasilkan lindi, bau, dan emisi gas rumah kaca. Sementara sampah yang masih bernilai guna berakhir sia-sia di TPA atau kanal-kanal kota.

Karena itu, fokus perbaikan seharusnya diarahkan pada dua hal: waste collection yang andal dan waste reduction di sumber. Menguatkan layanan pengumpulan hingga lorong-lorong kota dan menekan timbulan dari rumah tangga akan jauh lebih berdampak bagi kesehatan publik dibandingkan proyek pengolahan besar yang belum tentu sesuai konteks lokal.

Data, Budaya, dan Keberanian Politik

Tantangan klasik kota berkembang juga dialami Makassar: keterbatasan data dan analisis. Tanpa data timbulan, komposisi, dan dampak kesehatan yang kuat, kebijakan mudah meleset sasaran.

Namun tantangan terbesarnya adalah komunikasi dan keberanian politik. Semua prinsip ini harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang dipahami warga dan dijalankan sebagai budaya, bukan sekadar program musiman. Dari rumah tangga, RT/RW, hingga kebijakan kota, pesan yang disampaikan harus konsisten: mengelola sampah adalah upaya melindungi kehidupan.

Menata Ulang Arah Kota

Laporan WHO 2025 sejatinya mengingatkan Makassar pada hal mendasar: sampah adalah isu kesehatan publik dan ekologi kota. Selama orientasi kebijakan masih terjebak pada simbol inovasi dan bukan pada perlindungan warga, persoalan akan berulang setiap tahun.

Makassar tidak kekurangan regulasi dan inisiatif komunitas. Yang dibutuhkan adalah konsistensi menjalankan sistem dasar, menempatkan kesehatan sebagai kompas, dan keberanian untuk meluruskan arah.

Cara kota ini mengelola sampah hari ini akan menentukan apakah Makassar tumbuh sebagai kota sehat, atau terus berkutat dalam siklus krisis yang sama—banjir, penyakit, dan lingkungan yang kian rapuh.