Makassar, Inilah.co.id – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC). Hal ini disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (29/9/2025).

Rapat virtual tersebut juga dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pertemuan itu membahas langkah antisipasi potensi keracunan makanan pada program MBG yang kini berjalan di berbagai daerah, sekaligus menekankan percepatan penuntasan TBC sebagai agenda nasional di bidang kesehatan.

Munafri, didampingi Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala dinas terkait, menegaskan bahwa Pemkot Makassar akan memperkuat pengawasan, edukasi, dan sinergi lintas sektor agar pelayanan gizi bagi masyarakat tetap terjamin.

Ia menekankan pentingnya sertifikat higienis bagi seluruh penyedia makanan dalam program MBG sebagai standar utama keamanan pangan. Menurutnya, sekolah-sekolah penerima program juga diminta menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk memastikan pengawasan berjalan menyeluruh.

Hingga kini, terdapat 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif di Makassar dengan total penerima manfaat sebanyak 138.636 orang, terdiri atas 136.645 peserta didik dan 1.991 non-peserta didik.

Munafri menyebut pihaknya tetap menunggu terbitnya Peraturan Presiden sebagai payung hukum terbaru, namun sambil menunggu, Pemkot akan memastikan pelaksanaan program MBG berjalan aman dan sesuai standar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya penerapan protokol baku penanganan keracunan, mulai dari identifikasi lokasi hingga penanganan medis cepat.

Ia mengingatkan sekolah untuk selalu memeriksa makanan yang datang dan tidak menyajikan apabila terdapat tanda-tanda mencurigakan. Budi juga menegaskan bahwa setiap SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), serta meminta Dinas Kesehatan mempercepat proses penerbitannya.

Selain itu, Kemenkes mendorong penguatan laboratorium kesehatan daerah untuk deteksi cepat bakteri dan zat kimia, serta memperkuat fungsi Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai garda terdepan pencegahan.

Budi menegaskan bahwa Gugus Gerak Cepat yang dipimpin Kemendagri telah dibentuk untuk memastikan setiap kasus keracunan ditangani secara terkoordinasi.

“Kerja sama sekolah, puskesmas, dan pemerintah daerah adalah kunci menjaga keamanan pangan dan kesehatan anak-anak kita,” tegas Menkes Budi.