Jakarta, Inilah.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil harus tetap menjadi prioritas utama, meski anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026 naik menjadi Rp13 triliun.

Menurutnya, biaya operasional yang tinggi, terutama bahan bakar masih menjadi tantangan terbesar bagi nelayan tradisional.

“Setiap hari mereka tidak selalu mendapat tangkapan cukup, tapi tetap harus menanggung beban BBM yang mahal. Karena itu subsidi sangat diperlukan,” kata Darori di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (16/9/2025).

Selain subsidi BBM, legislator Gerindra itu menilai dukungan sarana penangkapan, seperti jaring, kapal kecil, dan perahu, sangat penting untuk meningkatkan produktivitas nelayan tanpa membebani mereka dengan modal besar.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan program Kampung Nelayan Maju, yang memberi nilai tambah bagi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi, pengelolaan laut berkelanjutan, serta perbaikan infrastruktur desa nelayan.

“Dengan program ini, warga pesisir tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan, tapi juga bisa memperoleh penghasilan tambahan dari kegiatan lain berbasis kelautan,” jelasnya.

Darori turut mengingatkan soal pengawasan ketat terhadap praktik penangkapan ilegal, termasuk melarang kapal besar masuk ke wilayah tangkap nelayan kecil. Hal itu, katanya, penting agar nelayan tradisional tetap memiliki ruang hidup dan sumber penghidupan.

Ia menutup dengan pesan, peningkatan anggaran KKP harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan nelayan kecil, pengawasan laut, serta pengembangan sektor kelautan yang berkelanjutan.

“Kalau program ini dijalankan dengan serius, kemiskinan di kalangan nelayan bisa ditekan dan mereka akan lebih mandiri,” tegasnya.