Jakarta, Inilah.co.id – Sejumlah media asing menyebut Indonesia adalah salah satu negara yang paling hobi membeli jet tempur, meski anggaran pertahanannya tergolong terbatas.

Sorotan tajam itu muncul setelah Indonesia menandatangani kontrak pembelian 48 unit jet tempur generasi kelima KAAN buatan Turkiye.

Penandatanganan dilakukan pada 26 Juli 2025 lalu, di ajang pameran pertahanan IDEF, Istanbul, dan diumumkan resmi oleh Kementerian Pertahanan dua hari kemudian.

Bukan cuma jumlahnya yang bikin geger, tapi juga fakta bahwa ini bukan pembelian pertama. Sebelumnya, Indonesia sudah lebih dulu terlibat dalam proyek jet tempur Rafale (Prancis) dan KF-21 Boramae (Korea Selatan).

Bahkan sempat menandatangani MoU dengan Boeing untuk kemungkinan mengakuisisi F-15EX asal AS dan digosipkan sempat melirik Su-35 milik Rusia.

Tak heran kalau media asing seperti EurAsian Times sampai angkat suara. Dalam artikelnya yang berjudul “Can Indonesia afford another fighter jet after KF-21 & Rafale?”, mereka mempertanyakan kemampuan Indonesia membiayai seluruh proyek ambisius itu.

Apalagi, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan sendiri mengumumkan nilai kontrak KAAN mencapai 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp 164 triliun.

Jet canggih ini digadang-gadang sebagai pesaing pesawat tempur siluman kelas dunia, dan akan diserahkan secara bertahap selama satu dekade.

Namun, kerja sama ini tak cuma soal pengadaan pesawat. Ada juga janji transfer teknologi, pengembangan industri dalam negeri, dan pembangunan fasilitas produksi lokal lewat kemitraan dengan PT Dirgantara Indonesia dan PT Republika Aero Dirgantara.

“Kolaborasi ini mencerminkan eratnya hubungan Indonesia-Turkiye, baik dalam aspek pertahanan maupun teknologi,” jelas Kemhan RI dalam pernyataan resminya.

Tetap saja, muncul pertanyaan besar: dari mana dana sebesar itu akan datang? Hingga kini, belum ada rincian resmi soal skema pembiayaan untuk proyek KAAN. Media pertahanan Janes bahkan menyebut Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda sumber pendanaannya.

Padahal, anggaran pertahanan 2025 Indonesia tercatat menurun 6 persen dibanding tahun lalu. Tak hanya KAAN, Indonesia juga masih memiliki kewajiban pembayaran yang belum tuntas pada proyek KF-21 bersama Korea Selatan.

Bahkan, pada Juni lalu, lembaga DAPA Korea mengungkap bahwa Kemhan RI baru memulai proses administrasi untuk membayar sisa kontribusinya.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran para pengamat militer. Pasalnya, dengan komitmen besar terhadap Rafale, KF-21, dan KAAN, Indonesia berpotensi kewalahan memenuhi kewajiban pembayaran semuanya.

Di satu sisi, strategi “belanja dari banyak negara” disebut mencerminkan pendekatan non-blok, Indonesia tak ingin bergantung pada satu negara pemasok senjata. Namun di sisi lain, variasi jenis pesawat juga berarti beban logistik, pelatihan, hingga perawatan yang jauh lebih kompleks dan mahal.

“Langkah ini bisa membebani sumber daya Indonesia dalam jangka panjang,” tulis EurAsian Times, mengingatkan bahwa selain membeli, Indonesia juga perlu menyiapkan infrastruktur dan teknologi pendukung untuk produksi lokal KAAN.