DPP APPI Tanggapi Keras Kritik soal Seragam Gratis: Jangan Piti Kana-kanai!

DPP APPI Tanggapi Keras Kritik soal Seragam Gratis: Jangan Piti Kana-kanai!

Ketua Bidang Pendidikan dan Industri Kreatif DPP APPI, Fadel Sofyan. Dok.ist

Makassar, Inilah.co.id – Kritik pedas soal program seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP di Makassar memancing respons keras dari DPP Angkatan Pemersatu Pemuda Indonesia (APPI). Kritik itu sebelumnya datang dari Ketua Ormas RESOPA, Syarif Borahima, yang menuding bahwa pengadaan seragam tidak sesuai janji awal pemerintah kota.

Syarif menyebut, seragam yang dibagikan ke siswa mayoritas dibeli secara grosiran di Pasar Butung dan bukan dari pelaku UMKM lokal seperti yang dijanjikan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakilnya, Aliyah Mustika Ilham. Ia juga menyoroti kualitas bahan yang dinilai tak sesuai standar Kemendikbud, serta dugaan pesanan dari luar Makassar yang dibiayai dari APBD.

Menanggapi itu, Fadel Sofyan selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Industri Kreatif DPP APPI, membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan, sejak awal program ini dirancang untuk mendukung UMKM lokal sekaligus meringankan beban biaya pendidikan orang tua.

“Kami justru bingung dengan tudingan Ketua RESOPA. Mana buktinya kalau baju itu dipesan dari luar Makassar? Jangan asal tuduh tanpa data!” tegas Fadel.

Ia menjelaskan, pengadaan seragam dilakukan melalui mekanisme kontrak payung oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemkot Makassar. Dari hasil seleksi ketat, muncul 29 penyedia yang selanjutnya diserahkan ke Dinas Pendidikan untuk negosiasi lanjutan.

“Kalau pun ada penyedia dari luar daerah dalam daftar, tidak berarti mereka langsung dipilih. Proses pemesanan tetap mempertimbangkan efisiensi dan kedekatan lokasi,” jelasnya.

Terkait seragam yang disebut berasal dari Pasar Butung, Fadel menyebut hal itu sebagai kesalahan dari pihak penyedia. Bahkan, menurut informasi dari Dinas Pendidikan, kontrak dengan penyedia tersebut telah diputus.

Fadel juga menilai, tudingan adanya pesanan dari luar daerah adalah bentuk miskomunikasi. Pasalnya, meski ada penyedia luar daerah yang ikut seleksi, mereka tidak sampai tahap pemesanan karena pertimbangan biaya kirim, durasi, hingga risiko kesalahan produk.

Yang disayangkan, kata Fadel, RESOPA justru tidak menyoroti praktik curang di beberapa sekolah yang masih menjual seragam kepada siswa—padahal hal ini sudah dilarang Pemkot.

“Kalau mau peduli sama Makassar, seharusnya itu yang dikritik. Bukan malah memfitnah program yang jelas-jelas membantu warga,” ujarnya.

Fadel mengajak masyarakat untuk bersyukur dan mendukung program ini. Menurutnya, kehadiran seragam gratis sangat membantu meringankan beban ekonomi orang tua murid.

“Bayangkan berapa banyak orang tua yang bisa hemat uang. Ini bentuk pemerataan pendidikan. Layak kita apresiasi Wali Kota Munafri, Kadisdik Bu Achi, dan panitia pelaksana program ini,” ungkapnya.

“Dan kami harapkan kepada semua dengan adanya pakaian seragam sekolah gratis, pihak lain jangan menganggu dan “Piti Kana-kanai”. dimana kerugian negara/kerugian APBD? karena belum ada hasil audit APIP dan APH, janganlah membangun opini tidak baik”, tukasnya. (*)

Leave a Reply