Makassar, Inilah.co.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin membuat gebrakan penting dalam pelayanan publik. Mulai sekarang, tak ada lagi pungutan untuk menggunakan toilet di pasar-pasar tradisional Makassar. Fasilitas dasar ini resmi digratiskan!

Pengumuman tersebut disampaikan Appi, sapaan Munafri saat meresmikan sistem pembayaran digital berbasis QRIS di Pasar Pusat Niaga Daya, Senin (28/7/2025).

Didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Appi menegaskan bahwa toilet adalah kebutuhan pokok, bukan layanan eksklusif yang layak dipungut biaya.

“Toilet itu bukan barang mewah. Semua warga berhak menggunakannya tanpa harus bayar,” tegasnya.

Kebijakan ini muncul dari banyaknya keluhan masyarakat, khususnya warga kecil, yang merasa terbebani dengan tarif toilet. Selain merugikan, pungutan ini juga dianggap bisa mengurangi kenyamanan berbelanja di pasar tradisional.

“Bayangkan kalau seseorang sedang terburu-buru dan butuh toilet, tapi tak bawa uang. Itu bisa bikin stres. Karena itu saya perintahkan semua pasar hapuskan biaya toilet,” ujar Appi.

Meski tarif dihapus, Appi mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan. Menurutnya, fasilitas umum adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk petugas kebersihan, tapi kesadaran masyarakat tetap dibutuhkan.

“Kebersihan itu budaya. Toilet gratis bukan berarti jorok. Justru harus lebih dijaga,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Perdagangan dan Perumda Pasar akan menyiapkan regulasi resmi serta memperketat pengawasan agar tak ada lagi pungli di lapangan.

Langkah ini disambut antusias oleh para pedagang dan pengunjung pasar. Mereka merasa lebih nyaman dan berharap kebijakan serupa diterapkan juga di fasilitas umum lainnya.

Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, menyebut keputusan ini sebagai langkah nyata menuju pasar yang ramah, manusiawi, dan inklusif.

“Toilet adalah hak dasar. Ini bukti bahwa pemerintah berpihak pada rakyat kecil,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Dirut Perumda Pasar Raya, Ali Gauli Arief, memastikan bahwa penghapusan tarif akan berlaku di semua pasar yang dikelola PD Pasar, termasuk yang dikelola mitra swasta.

“Instruksi sudah jelas. Kami langsung jalankan. Tidak ada alasan untuk ditunda,” katanya tegas.

Saat ini, PD Pasar mengelola 25 titik pasar di Makassar, dari pasar induk hingga kawasan PKL. Surat edaran sudah disiapkan untuk memastikan kebijakan ini berjalan seragam di semua titik.

“Toilet itu cerminan budaya pasar. Kalau bersih, artinya masyarakatnya sadar dan tertib,” tutup Ali.

Meski kehilangan salah satu sumber pendapatan kecil, PD Pasar tengah menyiapkan skema baru agar fasilitas tetap bisa berjalan optimal tanpa membebani pengunjung.

Dengan kebijakan ini, Pemkot Makassar ingin menanamkan semangat kolektif dalam merawat fasilitas publik, bahwa pelayanan dasar harus bisa diakses semua orang, tanpa syarat.