Takalar, Inilah.co.id – Alih-alih memamerkan capaian seratus hari kerja, Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, justru disibukkan polemik panas.

Biangnya? Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Hasbi, yang memilih “menggiring” warganya ke kantor polisi gara-gara pemberitaan miring dan karikatur satir soal kinerjanya.

Dari Kritik Media ke Upaya Bungkam

Awal kisruh bermula saat sebuah media lokal menurunkan laporan tentang carut-marut tata kelola pemkab, yang sebagian besar mengarah pada peran Sekda. Bukannya tampil menjelaskan, Hasbi malah dituding menekan sejumlah redaksi agar berhenti menguliti kebijakannya.

Ketegangan memuncak ketika di media sosial muncul karikatur yang menyindir Sekda sebagai sosok antikritik. Responsnya? Ia melangkah ke Polres Takalar, melaporkan beberapa akun warga dengan dugaan pelanggaran UU ITE.

Polisi Tancap Gas, Publik Geram

Polres Takalar sigap menindaklanjuti laporan: pemanggilan saksi, pemeriksaan kilat, hingga menetapkan satu warga sebagai tersangka. Padahal, sesuai prosedur kasus ITE, semestinya kepolisian daerah (Polda) dilibatkan sejak awal.

Reaksi publik pun menggelora. Banyak pihak menyebut ini upaya kriminalisasi kebebasan berekspresi, terlebih Mahkamah Konstitusi lewat putusan No. 105/PUU-XXII/2024 baru saja menegaskan, Pasal 27A UU ITE hanya melindungi “orang lain” secara pribadi, bukan jabatan atau institusi. Selain itu, juga telah diatur bahwa pejabat publik tak boleh mempidanakan kritik atas kinerjanya.

Aroma Konflik Kepentingan

Isu makin keruh setelah terungkap Kapolres Takalar kini menempati rumah jabatan milik… Sekda Hasbi. Relasi “tuan-rumah” ini menimbulkan kecurigaan soal independensi penegakan hukum.

Ketua Bidang HAM Badko HMI Sulsel, Iwan Mazkrib, menyebut langkah Sekda “terlalu lebay” dan meneriakkan abuse of power. Ia mengingatkan, keputusan MK lahir untuk mencegah tirani lokal yang membungkam demokrasi di daerah.

Organisasi HAM, aktivis pers, dan lembaga bantuan hukum mendesak Kapolri dan Komnas HAM turun tangan mengevaluasi proses di Polres. Mereka juga mendesak Bupati Takalar meninjau ulang posisi Sekda yang dinilai mencoreng prinsip good governance.

Taruhannya: Ruang Demokrasi di Takalar

Jika pola antikritik dibiarkan, ruang demokrasi di Takalar kian menyempit, warga bisa kehilangan hak konstitusional mereka untuk bersuara. Menjelang HUT Bhayangkara ke-79, slogan “Presisi” Polri akan terasa hampa jika kriminalisasi warga terus berjalan.

“Hentikan intimidasi, hormati kebebasan berekspresi, dan pastikan aparat serta pejabat publik patuh pada konstitusi, bukan ego pribadi,” pesan Mazkrib.