Empat Pulau Resmi Jadi Wilayah Aceh, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Persatuan NKRI

Empat Pulau Resmi Jadi Wilayah Aceh, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Persatuan NKRI

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat melalui video conference terkait penandatanganan kesepakatan bersama Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatra Utara pada Selasa, 17 Juni 2025. © BPMI Setpres

Jakarta, Inilah.co.id — Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan bahwa empat pulau yang sebelumnya menjadi polemik antara Aceh dan Sumatra Utara kini resmi menjadi bagian dari Provinsi Aceh.

Keputusan ini diumumkan dalam rapat virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden pada Selasa, 17 Juni 2025, bertepatan dengan penandatanganan kesepakatan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.

Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang. Penandatanganan kesepakatan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan resmi di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang turut hadir secara virtual menjelaskan bahwa keputusan Presiden ini diperkuat oleh temuan dokumen lama dari Kementerian Dalam Negeri.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa sejak dulu, keempat pulau itu telah disepakati sebagai bagian dari wilayah Aceh, salah satunya ditandatangani oleh mantan Gubernur Sumatra Utara, Raja Inal Siregar.

“Alhamdulillah, dengan temuan dokumen lama itu, semuanya menjadi jelas. Empat pulau tersebut memang milik Aceh,” ujar Dasco.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus tetap dijaga. Ia menyambut baik penyelesaian yang cepat dan penuh pengertian antara kedua provinsi.

“Prinsip kita tetap satu: NKRI harga mati. Tapi kalau sudah ada pemahaman bersama seperti ini, saya kira ini luar biasa,” kata Prabowo.

Ia juga menekankan pentingnya menyampaikan keputusan ini secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Suasana negara kita sedang sangat kondusif. Ekonomi tumbuh, pertanian maju, dan pembangunan berjalan positif di banyak sektor. Oleh karena itu, keterbukaan informasi ke publik sangat penting agar stabilitas ini tetap terjaga,” pungkasnya.

Leave a Reply