Makassar, Inilah.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus berkomitmen meningkatkan keamanan sistem elektroniknya. Salah satu langkah konkret dilakukan lewat kegiatan Verifikasi Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (IIV) yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel, Rabu (4/6/2025), di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel.

Acara ini turut dihadiri langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertindak sebagai verifikator resmi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi BSSN terkait pelaksanaan verifikasi hasil identifikasi IIV, khususnya di sektor administrasi pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, tim BSSN melakukan validasi langsung terhadap hasil penilaian mandiri yang sebelumnya dilakukan Pemprov Sulsel. Tujuannya jelas: memastikan sistem-sistem elektronik vital yang dimiliki pemda benar-benar terlindungi secara maksimal.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari BSSN. Ini adalah langkah strategis dalam memastikan pelayanan publik berjalan dengan sistem yang aman dan handal. Kami harap perangkat daerah seperti Bapenda dan BKD dapat mengoptimalkan proses ini,” ujar Sekretaris Diskominfo SP Sulsel, Sultan Rakib, menyambut baik proses verifikasi tersebut.

Sementara itu, Ahmad Tasyrif Arief, Sandiman Ahli Pertama Diskominfo SP Sulsel, memaparkan bahwa BSSN fokus mengidentifikasi dua sistem utama: E-Pinisi, yang mengelola informasi kepegawaian, dan E-Samsat/Sipamor, sistem pengelolaan pajak kendaraan milik Bapenda Sulsel.

Dari hasil penilaian, E-Pinisi dengan skor 25 dikategorikan sebagai sistem penting namun belum masuk klasifikasi IIV. Sebaliknya, E-Samsat/Sipamor yang memperoleh skor 31, memenuhi klasifikasi sebagai Infrastruktur Informasi Vital karena dampak signifikan yang dimilikinya terhadap layanan publik.

“BSSN juga mendorong pengembangan aplikasi lainnya yang memiliki konektivitas tinggi dan menyasar sektor layanan publik yang lebih luas,” jelas Tasyrif.

Ia menambahkan, penting bagi seluruh sistem elektronik pemerintahan, baik yang termasuk IIV maupun tidak, untuk terus ditingkatkan keamanannya.

“Sistem yang masuk kategori IIV diharapkan bisa menjadi contoh pengembangan keamanan siber di daerah lain,” pungkasnya.